JAKARTA, Berita12.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperlihatkan keseriusannya menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Pemprov Sulbar menyiapkan serangkaian dokumen penting sebagai tindak lanjut atas surat dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) terkait permohonan relaksasi pembayaran sisa pokok pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Koordinasi intensif dilakukan langsung di Jakarta, Selasa (4/11/2025), dipimpin Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka. Turut hadir Wakil Ketua I DPRD Sulbar ST. Suraidah Suhardi, Plh. Sekprov Junda Maulana, serta pejabat BPKPD termasuk Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten yang juga Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra), Murdanil. Pertemuan tersebut fokus membahas kesiapan dokumen evaluasi dan langkah-langkah tindak lanjut yang akan dikaji oleh PT SMI.
Sebelumnya, tim BPKPD telah menyiapkan dokumen pendukung seperti Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD 2025, Laporan Realisasi APBD terkini, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2024, serta hasil perhitungan Debt Service Coverage Ratio (DSCR).
Gubernur Suhardi Duka menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah menjaga kepercayaan publik dan mitra strategis.
“Kami berupaya agar seluruh kewajiban kepada PT SMI dapat diselesaikan dengan tanggung jawab penuh, tanpa mengorbankan kemampuan fiskal daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Murdanil menambahkan, BPKPD Sulbar akan memastikan seluruh proses administrasi dan teknis berjalan sesuai aturan.
“Kami ingin hasil evaluasi ini memberi ruang fiskal yang tetap sehat, agar pembangunan daerah bisa berlanjut secara berimbang,” katanya.
Adapun sisa pokok pinjaman PEN Pemprov Sulbar kepada PT SMI tercatat sebesar Rp83,46 miliar, dengan target pelunasan penuh pada Tahun Anggaran 2026. Pemerintah provinsi menegaskan komitmen untuk menjaga kerja sama yang baik dengan PT SMI sebagai bagian dari upaya memperkuat pembiayaan pembangunan daerah.
Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menutup dengan penegasan bahwa pihaknya akan mendampingi seluruh proses evaluasi hingga penyusunan kebijakan tindak lanjut.
“Kami memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap kredibel, transparan, dan berorientasi pada kemajuan pembangunan Sulawesi Barat,” ujarnya.
Langkah ini juga sejalan dengan misi kelima Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel untuk mendukung pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
(Berita12)
