MAMUJU, Berita12.com – Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sulawesi Barat mendesak Jaksa Agung Republik Indonesia mengevaluasi dan mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Barat. Desakan tersebut menyusul sorotan terhadap lambannya penanganan dugaan penyimpangan anggaran reses, tunjangan komunikasi intensif (TKI), serta belanja makan dan minum anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar.
Desakan itu disampaikan Dirman, Ketua Bidang Komunikasi dan Hubungan Antarkelembagaan PKC PMII Sulawesi Barat. Ia menilai, belum adanya kejelasan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
“Persoalan ini bukan perkara sepele. Ini menyangkut uang rakyat, akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Karena itu, kami meminta Kejati Sulbar memberikan kepastian informasi dan menunjukkan langkah konkret dalam penanganan perkara ini,” tegas Dirman. Selasa (10/11/2026)
PKC PMII Sulawesi Barat menyatakan akan membawa persoalan tersebut secara resmi ke Kejaksaan Agung RI. Selain meminta supervisi dan pemeriksaan terhadap penanganan perkara, organisasi mahasiswa itu juga akan melaporkan kinerja Kejati Sulbar untuk dievaluasi oleh Jaksa Agung.
Dirman menegaskan, penegakan hukum harus berjalan secara independen, profesional, transparan, dan tidak diskriminatif, termasuk ketika perkara yang ditangani berkaitan dengan pejabat atau pihak yang memiliki pengaruh politik.
“Kami tidak ingin penegakan hukum hanya terlihat tegas dalam pernyataan, tetapi kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan perkara yang menyangkut jabatan dan kekuasaan. Hukum harus berlaku sama bagi setiap orang,” ujarnya.
Menurutnya, anggaran reses, tunjangan komunikasi intensif, serta belanja makan dan minum DPRD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang wajib dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia meminta aparat penegak hukum menyampaikan hasil dan perkembangan penanganan perkara secara terbuka. Apabila tidak ditemukan unsur pelanggaran, hasil pemeriksaan perlu dijelaskan kepada masyarakat. Sebaliknya, jika ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan tindak pidana, proses hukum harus dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku.
PKC PMII Sulbar juga menyoroti pentingnya penerapan ketentuan hukum, antara lain UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, serta UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Melalui pernyataan tersebut, PKC PMII Sulawesi Barat menyampaikan sejumlah tuntutan, yakni mendesak Jaksa Agung melakukan supervisi dan evaluasi terhadap kinerja Kejati Sulbar, mengusut tuntas dugaan penyimpangan anggaran DPRD Polman tanpa tebang pilih, serta memberikan kepastian informasi kepada masyarakat.
Mereka juga meminta agar pihak-pihak yang nantinya terbukti terlibat diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa mempertimbangkan jabatan, kekuasaan, maupun kepentingan politik.
“Jangan biarkan ketidakjelasan penanganan perkara melahirkan kecurigaan publik. Kritik mahasiswa merupakan bagian dari kontrol sosial untuk memastikan pengelolaan uang rakyat berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tutup Dirman. (*rls)
