Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang berlangsung pada Selasa pagi.
Menurut Prasetyo, pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam. Salah satu pembahasan yang mencuat adalah niat Gibran untuk mundur di tengah dinamika hukum yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Di antaranya, dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa sore.
Meski demikian, Prasetyo membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri.
Ia menjelaskan, Presiden Prabowo justru memberikan sejumlah saran dalam pertemuan tersebut. Pemerintah juga meluruskan informasi yang berkembang agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Namun, sekaligus kami ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut Presiden menyampaikan penolakan terhadap niatan itu. Presiden memberikan saran-saran,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo mengungkapkan Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui jalur hukum.
Upaya tersebut rencananya ditempuh melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” tutur Prasetyo.
Pernyataan Mensesneg ini menjadi perkembangan terbaru di tengah polemik yang berkaitan dengan putusan MK dan MA. Namun, hingga konferensi pers tersebut disampaikan, belum ada keterangan mengenai keputusan final terkait niat pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden. (*)
