JAKARTA, Berita12.com — Ketua Umum KOPSINDO (Komunitas Penggerak Potensi Indonesia), Drs. Rambun Sumardi, Ak., M.Si, menyoroti dinamika politik nasional yang kian memanas seiring munculnya dorongan dari sejumlah elit politik dan masyarakat agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri atau dimakzulkan oleh DPR RI. Hal ini disampaikannya dalam Konferensi Pers di Jakarta Timur, Selasa (10/11/2026).
Rambun Sumardi meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menganalisis situasi secara mendalam dan mengambil keputusan serta sikap yang tegas agar gejolak politik tidak mengganggu jalannya pemerintahan.
Perdebatan publik yang dipicu oleh dinamika pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) telah berkembang menjadi proses politik yang tidak sederhana. Meskipun pelantikan Presiden dan Wakil Presiden telah sah secara konstitusional di MPR RI, eskalasi di tingkat elit dan masyarakat tetap perlu direspon secara terukur.
“Jika gejolak ini terus-menerus terjadi dan tidak dikelola dengan baik oleh Pak Prabowo, hal ini akan merugikan bangsa kita sendiri. Keputusan ini berisiko tinggi, tidak hanya bagi Pak Prabowo semata, tetapi berdampak luar biasa bagi seluruh rakyat,” tegas Rambun.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional agar kepemimpinan Presiden Prabowo dapat merealisasikan program Asta Cita demi kesejahteraan masyarakat tanpa terhalang kegaduhan politik.
“Dalam analisis politik KOPSINDO, jika Gibran pada akhirnya menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden, kepemimpinan Prabowo diyakini tetap dapat berjalan efektif meskipun tanpa didampingi Wakil Presiden,” ujarnya.
Ketua Umum KOPSINDO ini juga menyebutkan, skenario tersebut memiliki presiden dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, seperti yang pernah dialami pada era Presiden B.J. Habibie. Dorongan Evaluasi Melalui Parlemen, beliau juga menyinggung pentingnya DPR RI dan jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dalam mengawal kondisi keamanan serta stabilitas politik di tanah air.
“Kami berharap DPR dapat memproses dan mempertimbangkan ranah politik ini sesuai koridor hukum yang berlaku dan yang terpenting bagi kami adalah bagaimana kepemimpinan Pak Prabowo nanti dapat berjalan dengan baik dan menyampaikan hasil kerja nyata kepada rakyat,” pungkasnya.
(Berita12)
