MAJENE, Berita12.com – Upaya memperluas akses terhadap keadilan bagi masyarakat kurang mampu terus diperkuat. Kali ini, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Anti Diskriminasi Sulawesi Barat (LBH Mitra Madani Sulbar) menjalin kerja sama dengan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Majene melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), Rabu (4/11/2026).
Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat pemenuhan hak-hak hukum warga binaan, khususnya mereka yang membutuhkan pendampingan dan layanan bantuan hukum, baik dalam proses litigasi maupun nonlitigasi.
Penandatanganan PKS berlangsung di Aula Rutan Kelas IIB Majene. Kesepakatan tersebut dilakukan langsung oleh Direktur LBH Mitra Madani Sulbar, Adv. Amin Sangga, S.H., M.H., bersama Kepala Rutan Kelas IIB Majene, Cristy Josef Thenu, S.H.
Kegiatan itu turut disaksikan jajaran pegawai dan staf Rutan, warga binaan, serta rombongan advokat dan paralegal LBH Mitra Madani Sulbar.
Melalui kesepakatan tersebut, kedua lembaga berkomitmen membangun sinergi dalam penyediaan layanan bantuan hukum yang lebih terstruktur dan mudah diakses oleh warga binaan. Pendampingan hukum nantinya mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari konsultasi, pemberian nasihat hukum, hingga pendampingan dalam proses penyelesaian perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kerja sama ini juga diarahkan untuk memperluas akses bantuan hukum bagi orang miskin, anak, serta kelompok masyarakat miskin yang berhadapan dengan persoalan hukum.
Sebagai lembaga bantuan hukum yang telah memperoleh akreditasi dari Kementerian Hukum di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, LBH Mitra Madani Sulbar memiliki peran dalam penyelenggaraan bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Direktur LBH Mitra Madani Sulbar, Amin Sangga, menyampaikan bahwa kerja sama tersebut merupakan bentuk tanggung jawab kelembagaan dalam memastikan masyarakat, termasuk warga binaan, memperoleh perlindungan dan akses terhadap keadilan.
Menurutnya, keterbatasan ekonomi maupun kondisi seseorang yang sedang menjalani proses pemasyarakatan tidak boleh menjadi penghalang untuk memperoleh pendampingan hukum.
“Sinergi yang telah terbentuk dan disepakati dalam PKS ini diharapkan memberikan dampak positif bagi warga binaan Rutan Majene. Semoga kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut dan berjalan dengan baik,” ujar Amin.
Tidak hanya penandatanganan perjanjian kerja sama, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyuluhan hukum mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa yang disampaikan langsung oleh Amin Sangga.
Dalam penyuluhan itu, warga binaan diberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip hukum acara pidana, hak dan kewajiban seseorang yang berhadapan dengan hukum, serta tahapan proses peradilan.
Materi tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesadaran hukum warga binaan agar memahami kedudukan dan hak-haknya dalam sistem peradilan pidana.
Pemberian edukasi hukum juga diharapkan mampu mendorong warga binaan lebih memahami mekanisme perlindungan hukum serta mempersiapkan diri untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat setelah menyelesaikan masa pembinaan.
Amin berharap, kegiatan penyuluhan tersebut tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga menjadi bekal praktis bagi warga binaan dalam menghadapi berbagai persoalan hukum.
“Partisipasi dalam penyuluhan ini diharapkan memberikan manfaat besar bagi warga binaan. Mereka diharapkan dapat memahami hak dan kewajibannya secara lebih baik serta memiliki pengetahuan yang cukup ketika menghadapi persoalan hukum di kemudian hari,” ungkapnya.
Terkait jangkauan pelayanan bantuan hukum yang berpusat di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Amin menegaskan bahwa faktor geografis tidak menjadi kendala bagi LBH Mitra Madani Sulbar dalam memenuhi kebutuhan pendampingan hukum di Kabupaten Majene.
Ia menjelaskan, kesiapan sumber daya manusia yang dimiliki lembaganya, baik dari unsur advokat maupun paralegal, dinilai cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan kerja sama tersebut.
Menurutnya, ketersediaan personel menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan layanan bantuan hukum dapat diberikan secara optimal, profesional, dan sesuai kebutuhan penerima bantuan.
“Permintaan kerja sama dari Rutan Kelas IIB Majene tentu kami sambut baik. Kami memiliki sumber daya manusia yang cukup memadai, baik advokat maupun paralegal, sehingga siap memberikan layanan bantuan hukum secara maksimal,” tegas Amin Sangga. (*rls)
