SULAWESI BARAT, Berita12.com – Penanganan dugaan penyimpangan anggaran reses, tunjangan komunikasi intensif, hingga belanja makan dan minum DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) kembali memanas.
Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sulawesi Barat melayangkan ultimatum keras kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar agar segera membuka perkembangan penanganan perkara tersebut.
Dirman, Ketua Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Kelembagaan PKC PMII Sulbar, menilai penanganan kasus yang diduga melibatkan anggaran publik lebih dari Rp2 miliar itu terkesan jalan di tempat.
Padahal, perkara tersebut telah ditarik dari Kejaksaan Negeri Polman ke Kejati Sulbar atas atensi Kejaksaan Agung dan disebut telah memeriksa sekitar 10 orang dari lingkungan DPRD.
PMII mempertanyakan keseriusan penyidik dalam mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Mereka menduga terdapat persoalan serius dalam pengelolaan anggaran tunjangan komunikasi intensif, kegiatan reses, serta belanja operasional dan makan minum.
Berdasarkan penelusuran awal dan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun Anggaran 2024–2025 yang menjadi rujukan PMII, sejumlah pos anggaran tersebut diduga bermasalah, mulai dari ketidaksesuaian klasifikasi kemampuan keuangan daerah, pertanggungjawaban kegiatan reses, hingga indikasi mark-up dan bukti transaksi yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.
“Kami mempertanyakan mengapa perkara sebesar ini belum memiliki kejelasan di mata publik. Uang yang dipersoalkan adalah uang rakyat, sehingga Kejati Sulbar tidak boleh membiarkan penanganannya berlarut-larut tanpa transparansi,” tegas Dirman.
PMII menilai penanganan perkara tersebut harus mengacu pada UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta ketentuan perundang-undangan lainnya.
Atas dasar itu, PKC PMII Sulbar menyampaikan tiga tuntutan, yakni mendesak ekspose perkara secara transparan dalam waktu 3 x 24 jam, meminta penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat sesuai prosedur hukum, serta mendesak Kejaksaan Agung mengevaluasi kinerja Kepala Kejati Sulbar apabila penanganan perkara terus berlarut tanpa kejelasan.
Tak hanya melayangkan ultimatum, PMII juga mengancam mengerahkan seluruh cabang di Sulawesi Barat untuk menggelar aksi demonstrasi hingga mengepung dan menduduki Kantor Kejati Sulbar apabila tuntutan mereka tidak direspons.
“Kami tidak akan mundur satu langkah pun. Jika Kejati Sulbar tetap bungkam, kami bersama seluruh cabang PMII akan turun ke jalan. Jangan sampai hukum kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan dugaan penyalahgunaan uang rakyat,” tandas Dirman.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum. Redaksi membuka ruang bagi Kejati Sulbar, DPRD Polman, maupun pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab guna menjaga keberimbangan pemberitaan. (***)
