POLMAN, Berita12.com – Pernyataan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), yang menyarankan masyarakat untuk menggugat aktivitas tambang pasir melalui jalur hukum menuai kritik tajam dari sejumlah kalangan, termasuk Federasi Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Kabupaten Polewali Mandar.
Ketua Basis FPPI Polman, Irfan, menyebut aksi demonstrasi warga yang berlangsung beberapa hari lalu sebagai bentuk kekecewaan mendalam terhadap lambannya respons pemerintah terhadap keresahan masyarakat.
Aksi tersebut melibatkan ratusan warga dari berbagai daerah yang menyoroti dampak sosial dan lingkungan dari tambang pasir yang dinilai semakin meresahkan.
Menurut Irfan, imbauan gubernur agar masyarakat membawa masalah ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menunjukkan watak birokrasi yang kaku dan jauh dari semangat melayani kepentingan rakyat.
Baca juga: JATAM: Bukan Pusat, Pemprov Sulbar yang Obral Izin Tambang!
“Ini cerminan dari pola pikir birokratis yang masih lekat dengan warisan kolonial, di mana pejabat lebih melayani kekuasaan daripada kepentingan rakyat. Pernyataan seperti itu justru menegaskan bahwa negara sering kali hadir sebagai pelindung elite, bukan pelindung warga,” tegas Irfan. Rabu, (7/5/2025).
Ia menambahkan, dalam sejarah pemerintahan kolonial, istilah Pangreh Praja mengacu pada aparat yang ditugaskan menjaga stabilitas pemerintahan kolonial, bukan memperjuangkan aspirasi masyarakat lokal.
Irfan menilai pola ini masih terlihat dalam birokrasi Indonesia saat ini.
Lebih lanjut, Irfan menyampaikan keprihatinannya bahwa slogan “pelayanan kepada rakyat” sering kali hanya menjadi retorika politik.
Menurutnya, jika ada pejabat yang benar-benar berpihak pada masyarakat kecil, itu adalah pengecualian, bukan norma dalam sistem pemerintahan.
(Berita12)
