BERITA12.COM — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya ketidaksesuaian dalam persetujuan dan monitoring fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) PT Bank Sulselbar Cabang Polewali Mandar kepada seorang debitur berinisial SEI melalui UD Fi. Nilai baki debet fasilitas kredit tersebut mencapai Rp25.213.537.766 per 30 Juni 2022.
Temuan tersebut berkaitan dengan proses analisis kelayakan kredit, pengawasan rekening transaksi usaha debitur, hingga kelengkapan dokumen pembiayaan mesin pabrik yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip kehati-hatian perbankan.
Berdasarkan dokumen pemeriksaan BPK, persoalan bermula ketika debitur SEI mengajukan permohonan fasilitas kredit sebesar Rp32 miliar pada 20 Agustus 2021. Permohonan tersebut terdiri atas Rp20 miliar Kredit Investasi dan Rp12 miliar Kredit Modal Kerja.
Selanjutnya, fasilitas kredit yang disetujui melalui lima perjanjian kredit pada 11 November 2021 memiliki total plafon Rp26,51 miliar. Fasilitas tersebut digunakan antara lain untuk pengambilalihan kredit dari bank lain, pembelian mesin, pembangunan gudang, serta tambahan modal kerja.
Tiga Persoalan yang Ditemukan BPK
Pertama, analis kredit tidak mempertimbangkan secara memadai penarikan dana perusahaan oleh pemilik prive PKBPK menemukan kelemahan analisis dan pengawasan kredit Bank Sulselbar Cabang Polewali Mandar dengan baki debet Rp25,21 miliar. Simak rincian temuan pemeriksaan BPK.sebesar Rp6.009.233.852 pada 2020 dan Rp2.997.068.109 pada 2021.
BPK menilai transaksi tersebut seharusnya dianalisis karena dapat memengaruhi kemampuan perusahaan dalam mempertahankan perputaran modal kerja dan memenuhi kewajiban pembayaran kredit.
Selain itu, laporan penjualan dan laba usaha yang digunakan sebagai dasar analisis kredit terindikasi disajikan lebih tinggi.Analis kredit mengakui hanya menggunakan data laporan keuangan yang tersedia tanpa melakukan verifikasi terhadap kebenaran data penjualan.
Kedua, Bank Sulselbar tidak memiliki penguasaan terhadap rekening utama transaksi usaha debitur.
BPK menemukan pembayaran transaksi penjualan beras kepada Perum Bulog Cabang Polewali Mandar selama periode November 2021 hingga Oktober 2022 mencapai sekitar Rp36,56 miliar. Namun, seluruh pembayaran tersebut masuk ke rekening milik debitur maupun anak debitur pada salah satu bank BUMN.
Kondisi tersebut menyebabkan Bank Sulselbar tidak dapat melakukan monitoring omzet usaha debitur secara optimal karena tidak terdapat identifikasi rekening utama maupun mitigasi melalui pemblokiran rekening atau standing instruction.
Ketiga, pembiayaan pembelian mesin pabrik sebesar Rp3,85 miliar tidak didukung dokumen yang memuat rincian spesifikasi dan identitas masing-masing mesin secara lengkap.
Pembiayaan tersebut mencakup mesin penggilingan padi, mesin pengering , dan mesin rice to rice. Namun, dokumen invoice, laporan penilaian KJPP, serta dokumen pengikatan agunan tidak memuat rincian jenis mesin, nomor produksi, maupun identitas barang secara memadai.
Akibatnya, tim pemeriksa BPK tidak memperoleh keyakinan mengenai eksistensi mesin yang dibiayai.
Baki Debet Rp25,21 Miliar Berpotensi Tidak Tertagih
BPK juga mencatat bahwa per 30 Juni 2022, posisi baki debet kredit debitur mencapai Rp25.213.537.766.
Dari jumlah tersebut, fasilitas Kredit Modal Kerja PRK sebesar Rp9,18 miliar berada pada kolektibilitas 3 atau kurang lancar. Sementara empat fasilitas Kredit Investasi lainnya berada pada kolektibilitas 2 atau dalam perhatian khusus.
Atas kondisi tersebut, BPK menyimpulkan fasilitas kredit sebesar Rp25,21 miliar berpotensi tidak tertagih. Selain itu, Bank Sulselbar juga tidak dapat melakukan monitoring omzet usaha debitur secara optimal.
BPK Minta Bank Sulselbar Lakukan Perbaikan
BPK menilai kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan serta POJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK mengidentifikasi bahwa permasalahan dipengaruhi belum memadainya kebijakan analisis kredit, kurang cermatnya komite kredit dalam memberikan rekomendasi, serta kurang cermatnya analis kredit kantor pusat dalam melakukan analisis permohonan pembiayaan.
Pihak PT Bank Sulselbar menyatakan setuju dengan hasil pemeriksaan BPK. Namun, BPK tetap memberikan catatan bahwa penarikan dana oleh pemilik wajib dianalisis karena berpengaruh terhadap kemampuan pembayaran debitur. BPK juga menegaskan pentingnya rincian barang untuk memastikan nilai pembiayaan dan keberadaan fisik mesin yang dibiayai.
Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Direktur Utama PT Bank Sulselbar untuk menyempurnakan kebijakan perkreditan, meningkatkan kecermatan komite dan analis kredit, menyusun rencana aksi pemulihan fasilitas kredit melalui langkah litigasi maupun nonlitigasi, serta melakukan pembinaan terhadap komite dan analis kredit.
Temuan ini menjadi perhatian terhadap tata kelola penyaluran kredit PT Bank Sulselbar Cabang Polewali Mandar, terutama menyangkut kualitas analisis pembiayaan, pengawasan transaksi usaha debitur, dan kepastian aset yang dijadikan agunan.
Catatan Redaksi:Media ini akan berupaya melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada manajemen PT Bank Sulselbar, khususnya Cabang Polewali Mandar, terkait temuan pemeriksaan BPK tersebut. Konfirmasi diperlukan untuk mengetahui perkembangan tindak lanjut rekomendasi BPK, kondisi terkini fasilitas kredit, serta langkah pemulihan pembiayaan yang telah dilakukan.
