SAMARINDA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), H. Seno Aji, menegaskan bahwa implementasi program pendidikan dan kesehatan gratis di provinsi ini membutuhkan dasar hukum yang kuat berupa Peraturan Gubernur (Pergub).
Program ini merupakan bagian dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dua perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan.
“Kedua perangkat daerah telah menyusun rencana program sesuai visi dan misi gubernur,” ujar Seno Aji usai mendengarkan presentasi perangkat daerah di Ruang Heart of Borneo, Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (7/3/2025).
Dinas Kesehatan telah menjelaskan skema dan waktu pelaksanaan program BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat, sementara Dinas Pendidikan memaparkan teknis realisasi pendidikan gratis.
Wagub Seno Aji mengungkapkan bahwa Pergub untuk program Gratispol (Gratis Pendidikan untuk Semua) dan Jospol (Jaminan Kesehatan Optimal) ditargetkan terbit pada April 2025.
“Saat ini kita menunggu Pergub sebagai dasar pelaksanaan program ini,” tegasnya.
Setelah regulasi resmi diterbitkan, Pemprov Kaltim akan segera merealisasikan pendidikan gratis bagi masyarakat, terutama saat pendaftaran peserta didik baru dimulai.
“Setidaknya awal atau akhir April semuanya sudah rampung. Kita harus bergerak cepat,” pungkasnya.
Pemprov Kaltim berharap program ini dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat, sejalan dengan target mewujudkan generasi emas Kaltim di masa depan.
(Berita12)
