MAMASA – Ratusan tenaga honorer di Kabupaten Mamasa menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Mamasa, Senin (3/2/2025).
Mereka menolak kebijakan jam kerja paruh waktu yang dinilai diskriminatif dan merugikan.
Koordinator lapangan aksi, Dedi, menegaskan bahwa mereka menuntut keadilan atas status mereka sebagai tenaga honorer.
Baca juga: Ketua DPRD Sulbar Dampingi Pj Gubernur Tebar Benih Ikan Nila di Tobadak
“Kami menolak paruh waktu! Kami ingin kejelasan dan kesetaraan dengan honorer lainnya. Kami datang ke DPRD untuk menyampaikan keluhan dan meminta dewan mendesak bupati baru agar segera menemui kami setelah pelantikannya,” ujar Dedi.
Salah satu tenaga honorer, Andi Guling, turut menyampaikan keluhannya dengan nada emosional.
“Saya sudah mengabdi selama 23 tahun sebagai tenaga honorer, tapi rasanya pengorbanan kami tidak dihargai sama sekali. Kami tidak akan tinggal diam karena ini adalah bentuk ketidakadilan,” katanya dengan raut wajah kecewa.
Para honorer berharap DPRD bisa menjadi jembatan dalam menyelesaikan persoalan ini, agar kebijakan yang dinilai merugikan mereka tidak terus berlanjut.
Menanggapi aksi tersebut, anggota DPRD Mamasa dari Fraksi Gerindra, Resky Masran, berjanji akan membawa aspirasi para honorer ke pembahasan internal dewan.
“Tuntutan ini akan kami bahas bersama rekan-rekan di DPRD. Kami juga akan berupaya mempertemukan perwakilan honorer dengan bupati baru setelah pelantikannya,” ujar Resky, yang juga anggota Komisi 3 DPRD Mamasa.
Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus memperjuangkan suara rakyat sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku.
Aksi ini mencerminkan keresahan tenaga honorer yang merasa diperlakukan tidak adil. Mereka berharap ada solusi konkret dari pemerintah daerah untuk memastikan kesejahteraan mereka tetap terjamin.
(Berita12)
