BALIKPAPAN – Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud, melakukan kunjungan ke PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) di Balikpapan untuk meninjau langsung aktivitas pelabuhan dan terminal peti kemas yang dikelola oleh Perusda Melati Bakti Satya (MBS) bersama PT Pelindo IV.
Dalam kunjungannya, Gubernur menegaskan bahwa PT KKT merupakan aset strategis milik Pemprov Kaltim yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Oleh karena itu, ia mendorong pengembangan lebih lanjut, terutama dalam memperluas dermaga yang saat ini memiliki panjang 270 meter agar bisa mencapai 1.000 meter ke sisi kanan dan kiri.
“Terminal peti kemas ini sangat strategis. Selain untuk mendukung distribusi barang dan jasa, keberadaannya juga dapat membantu menekan inflasi serta memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil. Ini juga menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang memerlukan banyak material dan logistik,” ujar Rudy Mas’ud.
Saat ini, PT KKT mengelola area seluas 16 hektare dari total 72,5 hektare yang tersedia. Di sekitar kawasan tersebut, Pemprov Kaltim masih memiliki sekitar 300 hektare lahan potensial yang dapat dikembangkan lebih lanjut.
Gubernur menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan aset daerah ini agar bisa dimaksimalkan demi kepentingan ekonomi Kaltim.
Ia juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap skema kerja sama yang selama ini terjalin dengan PT Pelindo IV, di mana saat ini menggunakan sistem 50:50.
Menurutnya, pengelolaan harus lebih menguntungkan bagi Pemprov Kaltim agar memberikan dampak ekonomi yang lebih besar.
“Kapal-kapal besar nanti bisa masuk ke sini, minimal medium range dengan kapasitas 35.000 hingga 50.000 ton. Ini adalah peluang besar bagi Kaltim untuk meningkatkan peranannya sebagai pusat logistik utama di kawasan ini,” tegas Rudy.
Dengan adanya rencana pengembangan ini, diharapkan PT KKT bisa semakin berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan efisiensi distribusi barang, serta mendukung pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.
(Berita12)
