JAKARTA, Berita12.com – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi perhatian Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara se-Indonesia (AMHTN-SI). Organisasi tersebut menilai perkara ini tidak hanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum oleh individu, tetapi juga membuka persoalan mendasar mengenai efektivitas sistem pengawasan, penggunaan kewenangan, dan pertanggungjawaban institusional di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
AMHTN-SI memandang, kasus yang turut menyeret sejumlah pihak di lingkungan kepolisian sebagai tersangka tersebut harus menjadi momentum evaluasi serius terhadap tata kelola kewenangan negara, khususnya dalam penggunaan teknologi penyadapan yang berpotensi bersinggungan langsung dengan hak konstitusional warga negara.
Ketua Umum AMHTN-SI, Tri Rahmadona, menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut tidak semestinya berhenti pada proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat. Lebih dari itu, diperlukan pembenahan sistemik untuk memastikan seluruh kewenangan institusi negara dijalankan berdasarkan prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Dalam perspektif hukum tata negara, persoalan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap tindakan dan penggunaan kewenangan oleh aparatur negara wajib memiliki dasar hukum serta berada dalam mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain menyangkut tata kelola kelembagaan, dugaan penyadapan ilegal juga menimbulkan persoalan serius terkait perlindungan hak asasi manusia, terutama hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
Atas dasar itu, AMHTN-SI menilai penggunaan teknologi penyadapan harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang ketat. Kewenangan tersebut tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta mekanisme pengawasan yang efektif.
“Pertanyaan mendasarnya bukan hanya siapa yang melakukan penyadapan, melainkan bagaimana kewenangan sebesar itu dapat digunakan tanpa pengawasan yang efektif? Apabila dugaan ini terbukti, persoalannya tidak cukup dipandang sebagai kesalahan individu. Kita harus mengevaluasi sistem pengawasan yang memungkinkan penyalahgunaan kewenangan tersebut terjadi,” tegas Tri Rahmadona. Rabu (4/11/2026)
Menurutnya, reformasi Polri harus diarahkan pada perubahan mendasar terhadap sistem kelembagaan, bukan semata-mata melalui penindakan terhadap personel yang diduga melakukan pelanggaran.
Pembenahan tersebut, lanjutnya, perlu mencakup transparansi penggunaan teknologi pengawasan, penguatan pengawasan internal dan eksternal, serta penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan di masa mendatang.
Sebagai bentuk sikap kelembagaan, AMHTN-SI menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
Pertama, mendesak agar proses penyidikan perkara dugaan penyadapan ilegal dilaksanakan secara transparan, objektif, profesional, dan bebas dari segala bentuk intervensi, sehingga penegakan hukum berjalan sesuai prinsip keadilan.
Kedua, meminta dilakukannya audit menyeluruh terhadap sistem penyadapan, penggunaan perangkat teknologi pengawasan, serta mekanisme pengendalian dan pengawasannya di lingkungan Polri. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh penggunaan kewenangan memiliki landasan hukum yang jelas.
Ketiga, mendorong penguatan fungsi pengawasan eksternal melalui Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), agar lembaga tersebut dapat menjalankan peran pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kinerja kepolisian secara lebih efektif dan independen sesuai kewenangannya.
Keempat, mendesak pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadikan perkara ini sebagai momentum percepatan reformasi Polri, dengan menitikberatkan pada supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan kewenangan negara.
Tri Rahmadona menambahkan, profesionalisme institusi kepolisian tidak dapat diukur semata-mata dari besarnya kewenangan yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya menjalankan tugas secara proporsional, taat hukum, terbuka terhadap pengawasan, dan bertanggung jawab kepada publik.
Ia menegaskan, supremasi hukum harus menjadi prinsip utama dalam setiap tindakan aparat penegak hukum. Sebab, kewenangan negara pada hakikatnya merupakan instrumen untuk melindungi masyarakat, bukan justru menjadi sarana yang berpotensi mengancam hak-hak konstitusional warga negara.
“Jangan sampai negara hanya berfokus mengungkap siapa yang diduga menyadap Presiden, tetapi mengabaikan pembenahan sistem pengawasan yang semestinya menjamin perlindungan seluruh rakyat Indonesia. Reformasi Polri bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga demokrasi, supremasi hukum, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara,” tutup Tri Rahmadona.
AMHTN-SI berharap penanganan perkara tersebut dapat menjadi titik awal pembenahan tata kelola kepolisian secara menyeluruh, sehingga pelaksanaan kewenangan penegakan hukum senantiasa berjalan dalam koridor konstitusi dan prinsip negara hukum. (*rls)
